Dampak Positif dan Negatif dalam bidang pemerintahan

1.2  Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan

Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

* G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,

* G2B (Government to bussines), hubungan antara pemerintah dengan pengusaha,

* G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya.

Dampak Positif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pemerintahan

Beberapa dampak positif dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang pemerintahan, antara lain:

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
   Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi hal baru dan upaya peningkatan kinerja serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance).
5. Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
6. Keberadaan e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya manusia disetiap pelayanan publik. Tidak tertutup kemungkinan akan meruyaknya kekhawatiran yang disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dinilai tidak memiliki kesediaan dan kemampuan generik untuk menjalankan e-government akan berhadapan dengan dua resiko; diberhentikan (retrenchment) atau menjadi pelatihan dalam rangka membentuk kompetensi lunak (soft compentencies) dan keterampilan kerja serta mengintegrasikan diri kedalam struktur informasi yang baru.
7. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang diharapkan dapat mengurangi proses yang dilakukan secara manual dibanding sebagai alat yang dapat mengurangi birokrasi.
8. Dalam konteks partisipasi semua pihak untuk penyusunan kebijakan, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat yang mempermudah pengumpulan informasi dibanding sebagai alat yang dapat membuka komunikasi dengan pihak luar seperti publik atau instansi lain.
9. Dalam konteks keterbukaan (transparansi) internal, teknologi informasi masih dianggap sebagai sarana penyedia akses dibanding sebagai sareana penyediaan informasi yang lebih spesifik seperti latar belakang suatu kebijakan misalnya.
10. Dalam konteks pelaksanaan suatu kebijakan, teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan dibanding sebagai sarana untuk membantu proses monitoring.
11. Dalam konteks peningkatan kualitas suatu kebi akan teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk memperluas sumber informasi dan data dibanding sarana yang dapat menciptakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
12. Timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yang didalamnya termasuk juga bidang politik akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negera Barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar.

13. Proses Regenerasi Kepemimpinan. Sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental.

14. Di bidang Politik Internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang Teknologi Komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang Teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa transformasi lengkap terhadap pemerintah.
16. Sektor TIK memberikan kontribusi untuk pendapatan pemerintah dalam dua cara.
    Pemerintah memperoleh pendapatan ketika mereka menjual lisensi atau privatisasi perusahaan milik negara. Mereka juga memperoleh pendapatan dari pajak dan pembayaran biaya lisensi tahunan.
17. Sektor TIK menghasilkan pendapatan dengan jumlah yang sangat besar bagi pemerintah. Negara-negara dimana basis pajak terbatas Indeveloping, pendapatan ini merupakan bagian penting dari keseluruhan pendapatan pemerintah.
18. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah membentuk program ICT4PR (Information and Communication Technology for Proverty Reduction) yaitu membangun pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi khususnya di daerah pedesaan seperti telecenter.
19. Pegawai pemerintahan terbantu melaksanakan tugas dengan kemajuan alat-alat teknologi informasi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap para koruptor yang merugikan Negara dengan memanfaatkan telepon seluler para koruptor. Telepon seluler koruptor ini disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga KPK bisa mengetahui perbuatan korupsi para koruptor.
20. Polisi berhasil menangkap para penjahat dengan menggunakan alat teknologi informasi, yaitu dengan pemasangan kamera CCTV.
21. Pemerintah di negara-negara miskin dapat menjembatani kesenjangan antara lingkungan global, pegawai pemerintah, dan warga negara mereka. Memiliki akses ke informasi ini memungkinkan pemerintah untuk meletakkan dasar bagi kebijakan dan membuat komitmen untuk memperbaiki kondisi. Mampu memperoleh informasi dari luar akhirnya membantu dalam perbaikan nasib rakyat mereka.
22. Di negara-negara yang tidak memiliki akses internet dan sistem komputerisasi, teknologi informasi pasti bisa menjadi lebih hemat. Memperkaya kehidupan masyarakat miskin di negara-negara berkembang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi modern seperti database perawatan medis, ponsel untuk meningkatkan mata pencaharian, dan komputer untuk mengaktifkan kemampuan warga dalam bersaing untuk pekerjaan online di pasar global. Pemerintah dapat menjadi lebih dekat dengan rakyatnya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan membantu untuk membuat hidup mereka lebih baik.

Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pemerintahan

 

Beberapa dampak negatif dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang pemerintahan, antara lain:

1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
2. Biaya
   Walaupun politik dalam pemerintahan yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal.
3. Jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia.

4. Transparansi.
   Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi.
5. Privasi.
   Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema, di sisi yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara namun di sisi yang lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya.
6. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan.
7. Terorisme yang semakin merajalela.
8. Kurangnya privacy suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat –alat pendeteksi.
9. Seringnya terjadi kasus saling menghujat antar golongan.
10. Mudahnya penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik.
11. Pemerintah bukan pemimpin dalam teknologi. Mereka bereaksi terhadap lingkungan sekitar mereka daripada mencoba untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efisien. Akibatnya, lebih mahal untuk mengubah segala sesuatunya sekaligus mengeluarkan sejumlah besar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan kebutuhan pelatihan staf. Hal ini juga menyebabkan lebih tidak efisien sebagai sistem baru yang membingungkan dengan situasi yang lama dan kacau.

12. Pemerintah menyimpan informasi rahasia, seperti data dari warga negara dan keamanan data negara tertentu. Karena semua informasi menjadi digital dan tersedia bagi siapa saja yang ingin untuk melihatnya, dapat terjadi pelanggaran keamanan yang tak terelakkan. Dan sementara banyak perusahaan telah memiliki skandal mengenai informasi pelanggan yang bocor atau hack, pemerintah lebih rentan, karena mereka jarang menarik orang yang terbaik dalam TI di lapangan sebagai karyawan. Sekali lagi, mereka cenderung bereaksi setelah fakta daripada proaktif.
13. Transparansi.
    Warga ingin tahu apa pejabat pemerintah dan karyawan lakukan. Dan internet sangat cocok untuk jenis masyarakat. Bisnis semua orang dan kegiatan pribadi tersedia secara online. Dan sementara tren ini mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan atau masuk ke sekolah yang sangat baik, juga dapat mempengaruhi pemerintah. Percakapan, tindakan, keputusan dan motif yang sedang dimainkan di internet dalam email, situs jejaring sosial, video dan blog pribadi. Para pejabat pemerintah dan karyawan tidak bisa lagi bersembunyi di selubung rahasia.

(via)